PENGANTAR
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Disusun oleh
Fredy Setiawan (32415779)
21ID05
UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
TEKNIK INDUSTRI
2016
A. LATAR BELAKANG PENGANTAR PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Perjalanan panjang sejarah
bangsah indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan,
kemudian di lanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan
sampai hingga era pengisian kemerdekaan yang menimbulkan kondisi dan tutunan
yang berbeda sesuai dengan jamannya.
Semangat perjuang bangsa
yang telah ditujukan pada kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut ditunjukan
dengan keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk
berkoban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan Bangsa
Indonesia.
Nilai-nilai perjuangan itu
kini telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan
pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi.
B. TUJUAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Berdasarkan Keputusan DIRJEN
DIKTI No. 43/ DIKTI/ Kep/ 2006, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah
dirumuskan sebagai visi, misi dan kopetensi sebagai berikut. Visi pendidikan
kewarganegaraan di perguran tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman
dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan
mahasisiwa memantapkan kepribadianya sebagai manusia seutuhnya. Misi pendidikan
kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan
kepribadianya, agar secara konsisten mampu mewujudkannilai-nilai dasar
pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai,menerapkan dan
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan
bermoral.
Berdasarkan pendapat para ahli maupun dari pengertian secara umum hingga
mendetail untuk menambah pengetahuan maupun wawasan .
Menurut Branson (1999:7) tujuan
civic education adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam
kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara bagian, dan
nasional.
Tujuan pembelajaran PKn dalam Depdiknas (2006:49) adalah untuk memberikan
kompetensi sebagai berikut:
a. Berpikir kritis,
rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.
b. Berpartisipasi secara
cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Berkembang secara
positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter
masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
d. Berinteraksi dengan
bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi.
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Djahiri
(1994/1995:10) adalah sebagai berikut:
a. Secara umum. Tujuan PKn harus
ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional, yaitu :
“Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.
Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi
pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan
jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan”.
b. Secara khusus. Tujuan PKn
yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari
yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang
bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan
yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan
golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi
melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk
mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.
C. KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
Masyarakat dan pemerintah
suatu negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan
generasi penerusnya secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan
bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik).
Tujuan utama pendidikan
kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap
serta prilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan
nusantara, serta ketahanan nasiaonal dalam diri para mahasiswa calon
sarjana/ilmuan warga negara Republik Indonesia yang sedang mengkaji dan akan
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi seta seni. Berkaitan dengan
pengmbangan nilai, sikap, dan kepribadian diperlukan pembekalan kepada peserta
didik di indonesia yang dilakukan melalui Pendidikan Pancasila, Pendidikan
Agama, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Alamiah dasar
(sebagai aplikasi nilai dalam kehidupan).
Hak dan kewajiban warga
negara, terutama kesadaran bela negara akan terwujud dalam sikap dan prilakunya
bila ia dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia
sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan
sehari-hari.
Pendidikan kewarganegaraan
yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung
jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang:
- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
menghayati nilai-nilai falsah bangsa.
- Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
- Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban
sebagai warga negara.
- Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela
bangsa.
- Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.
D. PENGERTIAN DAN
PEMAHAMAN TENTANG BANGSA DAN
NEGARA
Didalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Kedua “bangsa” adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal
keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri, atau biasa
diartikan sebagai kumpulan yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan
wilayah tertentu di muka bumi.
“Negara”
adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang
sama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu
pemerintahan yang mengrus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau
beberapa kelompok manusia tersebut.
Bentuk Negara
- Negara Kesatuan.
- Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi.
- Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi
- Negara serikat, didalam negara ada negara yaitu negara
bagian.
2.
Pemahaman Hak Dan Kewajiban Warga Negara
- Hak warga negara :
Hak-hak asasi manusia dan warga negara
menurut UUD 1945 menncakup:
– Hak untuk menjadi warga negara (pasal 26).
– Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum
(pasal 27 ayat 1).
– Hak atas persamaan kedudukan dalam
pemerintah (pasal 27 ayat 1).
– Hak atas penghidupan yang layak (pasal 27
ayat 2).
– Hak bela negara (pasal 27 ayat 2).
– Hak untuk hidup (pasal 28A).
– Hak membentuk keluarga (pasal 28 B
ayat 1 ).
– Hak atas kelangsungan hidup dan
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi anak (pasal 28B ayat 2).
– Hak pemenuhan kebutuhan dasar (pasal 28C
ayat 1).
– Hak untuk memajukan diri (pasal 28 C ayat
2).
– Hak memperoleh keadilan hukum (pasal 28 D
ayat 1 ).
– Hak untuk bekerja dan imbalan yang adil
(pasal 28 D ayat 2)
– Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan (pasal 28 D ayat 3).
– Hak atas status kewarganegaraan (pasal 28 D
ayat 4).
– Kebebasan memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan
serta berhak kembali (pasal 28 E ayat 1).
– Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (pasal 28 E ayat 2).
– Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat (pasal 28 E ayat 2).
– Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi (pasal 28 F).
– Hak atas perlindungan diri, keluarga,
kehormatan, martabat dan harta benda (pasal 28 G ayat 1).
– Hak untuk bebas dari penyiksaan atau
perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia(pasal 28 G ayat 2).
– Hak memperoleh suaka politik dari negara
lain (pasal 28 G ayat 2).
– Hak hidup sejahtera lahr dan batin (pasal
28 H ayat 1).
– Hak mendapat kemudahan dan memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama (pasal 28 H ayat 2).
– Hak atas jaminan sosial (pasal 28 H ayat
3).
– Hak milik pribadi (pasal 28 H ayat 4).
– Hak untuk tidak diperbudak (pasal 28 I ayat
1).
– Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut (pasal 28 I ayat 1).
– Hak bebas dari perlakuan diskriminatif
(pasal 28 I ayat 2).
– Hak atas identitas budaya (pasal 28 I ayat
2).
– Hak kemerdekaan berserikat, berkumpul,
mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan (pasal 28).
– Hak atas kebebasan beragama (pasal 29).
– Hak pertahanan dan keamanan negara (pasal
30 ayat 1).
– Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1).
b. Kewajiban warga negara anatara lain :
– Melaksanakan aturan hukum.
– Menghargai hak orang lain.
– Memiliki informasi dan perhatian terhadap
kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
– Melakukan kontrol terhadap para pemimpin
dalam melakukan tugas-tugasnya.
– Melakukan komunikasi dengan para wakil di
sekolah, pemerintah lokal dan pemerintah nasional.
– Membayar pajak.
– Menjadi saksi di pengadilan.
– Bersedia untuk mengikuti wajib militer dan
lain-lain.
E. Pengertian Bangsa dan Negara
- Pengertian Bangsa
Beberapa definisi bangsa menurut para ahli:
a) Ernest Renan
(Perancis)
Rakyat adalah sekelompok dari para manusia
yang mempunyai adat istiadat dan kebudayaan yang sama persisi, sedangkan
pengertian bangsa itu sendiri adalah sekelompok manusia yang ada dalam suatu
ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan tujuan
atau cita cita yang sama.
b) Otto Bauer
(Jerman)
Bangsa merupakan sekelompok manusia yang
memiliki karakter dan sifat yang hamper sama karena persamaan nasib dan
pengalaman sejarah dan budayanya yang saling sama dan juga tumbuh
berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa.
c) Kamus Besar
Bahasa Indonesia
Bangsa menurut hukum adalah rakyat atau
orang-orang yang berada dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir.
Kelompok ini umumnya menempati bagian atau wilayah tertentu, berbicara dalam
bahasa sama, memiliki sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama, serta
terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat.
d) Ben Anderson
Bangsa merupakan komunitas politik yang
dibayangkan dan dirundingkan dalam wilayah yang sudah jelas batasan wilayahnya.
e) Ki Bagoes
Hadikoesoemo
Lebih menekankan pengertian bangsa pada
persatuan antara orang dan tempat.
f)
Jalobsen dan Libman
Bangsa adalah suatu kesatuan budaya (cultural
unity) dan kesatuan (Politic unity).
g) Menurut Hans
Kohn
Pengertian bangsa adalah buah hasil tenaga
hidup manusia dalam sejarah.
Dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka
kita dapat menyimpukkan bahwa suatu bangsa adalah suatu kelompok orang yang di
persatukan karena dianggap memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan
bahasa, agama, ideologi, budaya, dan/atau sejarah, dan dianggap ingin
bernegara. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama.
Dari beberapa pengertian para ahli dan
kesimpulan tersebut, suatu bangsa pada hakikatnya mempunyai unsur-unsur
berikut:
a) Cita-cita
bersama yang mengikat dan menjadi satu kesatuan.
b) Perasaan
senasib sepenanggungan.
c) Karakter
yang sama
d) Adat istiadat atau
budaya yang sama.
e) Satu
kesatuan wilayah.
f)
Terorganisir dalam satu wilayah hukum.
g) Ada pendapat
lain yang mengatakan bahwa terbentuknya suatu bangsa terjadi karena adanya
suatu masalah-masalah politik.
2. Pengertian Negara
Istilah negara merupakan terjemahan berbagai
bahasa didunia, yaitu: de staat (Belanda), the state (Inggris), L’etat
(Perancis), statum (Latin), lo stato (Italia), dan der staat (Jerman). Dan
menurut bahasa sansekerta negara berarti kota, sedangkan menurut suku-suku yang
ada di Indonesia negara adalah tempat tinggal. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia negara adalah persekutuan bangsa yang hidup dalam satu daerah/wilayah
dengan batas-batas tertentu yang diperintah dan diurus oleh suatu badan
pemerintah dengan teratur.
Dan dibawah ini adalah beberapa definisi
Negara dari para ahli:
a) Prof.
Nasroen
Negara adalah sesuatu bentuk dari pergaulan
hidup dan oleh sebab itu harus juga di tinjau secara sosiologis agar dapat
dijelaskan dan dipahami.
b) Aristoteles
Negara atau disebut juga polis adalah
persekutuan dari keuarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya.
c) Hugo de
Groot (Grotius)
Negara merupakan ikatan-ikatan manusia yang
insyaf akan arti dan panggilan hukum kodrat.
d) Jean bodin
Negara adalah segala persekutuan dari
keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh akal dari suatu
kekuasaan yang berdaulat.
e) Logemann
Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan
yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan masyarakat.
f) Prof.
R. Djokosoetono, S.H.
Negara adalah suatu organisasi manusia atau
kumpulan manusia-manusia yang berada dibawah pemerintahan yang sama.
Jadi secara garis besar, pengertian negara
dari beberapa definisi para ahli diatas adalah suatu wilayah yang mempunyai
wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kelompok-kelompok masyarakat secara
menyeluruh di wilayahnya dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Untuk
menerapkan aturan negara memerlukan kekuatan untuk memaksa.
Unsur-unsur terbentuknya suatu Negara
Negara sebagai organisasi memiliki status
yang kokoh apabila didukung oleh tiga unsur pokok yang menjadi persyaratan
mutlak berdirinya suatu negara. Apabila salah satu unsur tidak ada, maka negara
menjadi tidak ada. Unsur tersebut disebut unsur konstitutif.
Menurut Oppenheim dan Lauterpacht unsur pokok
tersebut adalah rakyat/masyarakat, wilayah/daerah (meliputi udara, darat, dan
perairan), dan pemerintah yang berdaulat. Selain unsur pokok tersebut, masih
terdapat unsur yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain yang disebut unsur
deklaratif, sebagai pelengkap dalam pergaulan internasional. Hal ini di akui
dalam konvensi Montevideo 1933 yang menyatakan bahwa “ Negara sebagai suatu
pribadi hukum internasional seharusnya memiliki kualifikasi-kualifikasi
penduduk yang menetap, wilayah tertentu, suatu pemerintah, dan kemampuan untuk
berhubungan dengan negara lain.
Unsur deklaratif adalah sifat yang
ditunjukkan oleh adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari
negara lain baik secara de facto maupun de jure serta masuknya negara dalam
organisasi dunia seperti PBB.
a) Rakyat
Rakyat adalah semua orang yang berdiam di
dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara. Rakyat suatu negara
dikelompokkan menjadi penduduk dan bukan penduduk serta warga negara dan bukan
warga negara. Perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk menimbulkan
perbedaan hak dan kewajiban tertentu. Hanya yang berstatus penduduk yang dapat
melakukan pekerjaan di suatu negara yang ditempatinya.
b) Wilayah
Pembatasan wilayah suatu negara sangat
penting sekali karena menyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu negara
dalam suatu bentuk. Seperti hal-hal berikut:
c) Pemerintah
yang berdaulat
Pemerintah yang berdaulat merupakan syarat
berdirinya suatu negara. Tanpa adanya pemerintah yang berdaulat tidak mungkin
ada suatu negara meskipun unsur yang lainnya ada. Pemerintah yang berdaulat
mempunyai kekuasaan sebagai berikut:
Hak dan Kewajiban Warga
Negara
Sebagaimana telah
ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara
dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang.
Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi.
Hak dan Kewajiban sebagai
warga Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi
pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara
memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi
pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam
menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat
tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi
seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka
berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka
tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak
ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
Contoh Hak Warga Negara Indonesia:
a)
Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
b)
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
c)
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam
pemerintahan.
d) Setiap
warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan
masing-masing yang dipercayai.
e)
Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
f)
Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia
atau nkri dari serangan musuh.
g)
Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul
mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang
berlaku.
Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia:
a)
Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela,
mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh.
b)
Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan
oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
c)
Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum
dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
d) Setiap
warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang
berlaku di wilayah negara Indonesia.
e)
Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa
agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.
F. KONSEP DAN PENGERTIAN DEMOKRASI
Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu, demos dan
kratos. Demos artinya rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi
berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang
peranan yang sangat menenentukan. Kata demokrasi merujuk kepada konsep
kehidupan negara atau masyarakat, dimana warga negara dewasa turut
berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang diplih melalui pemilu.
Pemerintahan di Negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan
berbicara, beragarma, berpendapat, berserikat setiap warga Negara, menegakan
rule of law, adanya pemerintahan menghormati hak-hak
kelompok minoritas.
Pengertian demokrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut :
a. Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari,
oleh dan untuk rakyat.
b. Kranemburg, demokrasi berasal dari kata Yunani demos
dan kratos. Demos = rakyat dan kratos = pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti
cara memerintah dari rakyat.
c. Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan
politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi
hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.
d. Koentjoro Poerbopranoto, demokrasi adalah negara yang
pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem dimana
rakyat di ikutsertakan dalam pemerintahan negara.
e. Harris Soche, demokrasi adalah pemerintahan rakyat
karena itu kekuasaan melekat pada rakyat.
f. Torres demokrasi sebagai salah satu bentuk
pemerintahan, demokrasi sebagai suatu landasan, dan demokrasi sebagai konsep.
Dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah bentuk
pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan
untuk kepentingan rakyat.
G. BENTUK
DEMOKRASI Dan SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Secara umum terdapat dua bentuk
demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan (tak langsung). Berikut
penjelasan tentang dua hal tersebut :
·
Demokrasi langsung merupakan
suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam
memilih suatu kebijakan sehingga mereka memilih pengaruh langsung terhadap
keadaan politik yang terjadi. Di era modern, sistem ini tidak praktis karena
umumnya suatu populasi negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat ke
dalam satu forum tidaklah mudah, selain itu sistem ini menuntut partisipasi
yang tinggi dari rakyat, sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu
untuk mempelajari setiap permasalahan politik yang terjadi di dalam negara.
·
Demokrasi perwakilan (tidak
langsung) merupakan demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap
pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.
·
Pemerintahan Monarki(monarki
mutlak, monarki konstitusional, dan monarki parlementer)
·
Pemerintahan Republik berasal
dari bahasa latin, RES yang artinya pemerintahan dan PUBLICA yang
berarti rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai pemerintahan yang
dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak.
Terdapat lima sifat Demokrasi, yaitu dua sifat demokrasi hasil Revolusi
Perancis 1789 ditambah dengan tiga sifat lagi menurut Piagam, sehingga menjadi
sebagai berikut :
a. Demokrasi bersifat Politik.
b. Demokrasi bersifat Yuridis.
c. Demokrasi bersifat Ekonomis.
d. Demokrasi bersifat Sosialis.
e. Demokrasi bersifat Kultural.
Sistem pemerintahan diartikan sebagai tatanan yang terdiri dari
komponen pemerintahan yang saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan
fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu
diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti
kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan,
kekuasaan Legislatif yang berati kekuasaan membentuk undang-undang,
dan Kekuasaan Yudikatif yang berati kekuasaan mengadili terhadap
pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar
meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Pengelompokkan Sistem Pemerintahan :
1. Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem pemerintahan presidential merupakan sistem pemerintahan di mana
kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh presiden dan pemerintah
tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislative). Menteri bertanggung
jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara
sekaligus kepala pemerintahan. Beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan
presidensial diantaranya Amerika Serikat, Pakistan, Argentina, Filiphina,
termasuk Indonesia.
Ciri pemerintahan Presidensial:
· Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip
pemisahan kekuasaan.
· Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu
dengan Legislatif.
· Kabinet bertanggung jawab kepada presiden.
· Eksekutif dipilih melalui pemilu.
Kelebihan Sistem Pemerintahan
Presidensial:
· Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak
tergantung pada parlemen.
· Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka
waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat
tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
· Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan
dengan jangka waktu masa jabatannya.
· Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk
jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota
parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan
Presidensial:
· Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung
legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
· Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
· Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya
hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi
keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
2. Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di mana
pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem
pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana
menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Beberapa negara yang menggunakan
sistem pemerintahan ini diantaranya kerajaan Inggris, Belanda, India,
Australia, serta Malaysia.
Ciri Pemerintahan
Parlementer:
· Pemerintahan Parlementer didasarkan pada prinsip
pembagian kekuasaan.
· Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara
legislatif dengan eksekutif, dan antara presiden dan kabinet.
· Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan
persetujuan legislatif.
Kelebihan Sistem Pemerintahan
Parlementer:
· Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena
mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini
karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi
partai.
· Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan public jelas.
· Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap
kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Kekurangan Sistem Pemerintahan
Parlementer:
· Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung
pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat
dijatuhkan oleh parlemen.
· Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet
tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena
sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
· Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi
apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai
meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota
kabinet dapat mengusai parlemen.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif
memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan
secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih
oleh rakyat secara terpisah.
3. Sistem Pemerintahan Campuran
Sistem pemerintahan campuran ini merupakan kombinasi atau campuran dari
sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Mengapa demikian? Ini
ditandai dengan adanya presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri
sebagai kepala pemerintahan.Contoh Negara yang menggunakan sistem pemerintahan
campuran yaitu Perancis.
DAFTAR PUSTAKA :
·
Bambang Suteng, dkk. 2007. Pendidikan
Kewarganegaraan. Jakarta: Penerbit Erlangga
·
Dian, P.Romana.
2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta: Pratama Mitra Aksara
·
Mahfud,
moh.2000. Demokrasi dan Konstitusi Indonesia. Jakarta:
Penerbit Rineka Cipta
Postingan Lebih Baru Postingan Lama Beranda
Langganan:
Postingan (Atom)